Program Jaga Desa, Kejari Jeneponto Turun Penyuluhan Hukum Pengelolaan Dana Desa di Kantor PMD

JENEPONTO, SULSEL - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto, yang diwakili Kepala Seksi Intelijen, M. Zahroel Ramadhana dan Kasubsi II Intelijen Fathir Bakkarang menggelar penyuluhan dan penerangan hukum yang dikemas dalam kegiatan sosialisasi program Aplikasi Jaga Desa (Jaksa Garda Desa).

Baca juga: Kejagung RI Ajukan Banding Atas Putusan Terhadap Para Terdakwa dalam Perkara Minyak Goreng

Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Jeneponto, Jln. Abdul Jalil Sikki, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Senin (17/2/2025).

Dikesempatan tersebut, dihadiri Kepala Dinas PMD Jeneponto, M. Basuki Baharuddin, Koordinator Pendamping DesaDesa dan Tenaga Ahli Provinsi Sulawesi Selatan, Kabid, Kepala Desa, serta Para Pendamping lokal.

Baca juga: Lagi! Tim Tabur Intelijen Kejati Sulsel Tangkap Buronan Kasus Penipuan Berlian Palsu

Kepala Danis PMD Jeneponto, M Basuki Baharuddin mengatakan, ada beberapa permasalahan hukum pengelolaan Dana Desa di daerah. Sehingga dibutuhkan peran Kejaksaan RI dalam melakukan pengawalan Dana Desa.

"Ya tentu kami mengucapkan banyak terimakasih dan apresiasi kepada pihak Kejaksaan Negeri Jeneponto atas adanya kegiatan ini. Program Jaga Desa ini cukup membantu kami ketika ada permasalahan - permasalahan di tingkat desa, terutama pada pengelolaan/penggunaan dana desa, " ucap M. Basuki membuka kegiatan ini.

Baca juga: Wakil Jaksa Agung Berikan Sambutan dalam Penandatanganan MoU antara Kejaksaan RI dengan IDLO

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Jeneponto, M. Zahroel Ramadhan mengungkap, masih ada beberapa Kepala Desa dan perangkat desa yang tersangkut penyimpangan penggunaan dana desa.

"Ini ada masalah penyampaian laporan pertanggungjawaban dan pengaduan masyarakat terkait penyaluran Dana Desa, " ungkap Zahroel. 

Baca juga: Kejaksaan Agung RI Periksa 1 Saksi Kasus Korupsi SKEBP Daging Sapi

Oleh karena itu, lanjut Zahroel, kegiatan pelatihan ini, bertujuan untuk meminimalisir AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan) terkait pengelolaan Dana Desa. 

"Jadi tolong dilakukan pengisian data dan dokumen pada aplikasi dengan benar. Karena data ini juga akan menjadi pertimbangan pimpinan dalam memgambil kebijakan, khususnya permasalahan di tingkat desa, " tutupnya. (*)

Baca juga: Jampidmil Lantik 13 Anggota Satuan Khusus PPK-KTP untuk Percepat Penanganan Perkara Koneksitas